www.tribratanews.com - Jakarta. Pasca dilantiknya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo oleh Presiden Joko Widodo, keadaan lembaga kepolisian penuh dengan dinamika yang berdampak pada kondisi internal maupun eksternal lembaga tersebut. Munculnya keinginan yang kuat dari Kapolri untuk memperbaiki citra kepolisian dengan memperkuat sikap humanitas dari dalam harus dilakukan agar citra polisi tetap positif di mata publik. Kapolri telah membuat komitmen yang kuat pada saat fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI agar kepolisian mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.
Komitmen yang dibuat yaitu: a) menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan; b) menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional; c) menjaga soliditas internal; d) meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah; e) mendukung terciptanya ekosistem-ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia; f) menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan; g) mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving; dan h) setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.
Satu tahun kepemimpinan berjalan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap menghadapi berbagai permasalahan layaknya badai menerpa. Hampir setiap minggu selalu muncul kejadian yang kurang sedap bagi lembaga kepolisian. Salah satu efeknya adalah banyak perwira menengah yang diberhentikan oleh Kapolri karena telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas. Sikap ini merupakan bentuk ketegasan Kapolri terhadap siapa pun oknum yang telah mencoreng nama kepolisian. Hal ini dilakukan oleh Kapolri untuk mencegah oknum-oknum di internal kepolisian bertindak tidak sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, ada anggota kepolisian yang masih kerap represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi publik di jalanan. Tindakan represif yang diperlihatkan ini menambah pekerjaan rumah Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk mengangkat citra Polri agar lebih humanis atau mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bertugas. Kapolri tampak responsif dengan keadaan hingga menerbitkan Surat Telegram (TR) sebagai pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif. Hal tersebut dilakukan Kapolri menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi ketika kunjungan Presiden Joko Widodo.
Permasalahan internal lainnya, banyaknya perilaku negatif anggota kepolisian yang telah melunturkan citra institusi Polri. Hal ini sangat berseberangan dengan komitmen Kapolri dalam memperbaiki citra di mata publik. Ini yang menjadi permasalahan internal, karena instruksi dan arahan Kapolri cenderung diabaikan oleh anggota kepolisian sehingga membuat situasi menjadi runyam dan sulit untuk dikendalikan. Padahal, dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan seluruh unit kerja, Kapolri dengan tegas menginginkan agenda komitmen dan program prioritas berjalan sesuai slogan PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan).
Untuk menciptakan lembaga kepolisian yang humanis, transformasi nilai (value) yang terkandung di dalam konsep PRESISI harus tertuang ke dalam aksi nyata dan kinerja anggota kepolisian. Transformasi value dilakukan dalam setiap pendidikan yang dijalankan di internal kepolisian. Ini dilakukan untuk mencetak anggota kepolisian yang paham dengan nilai-nilai humanis, dan bagaimana nilai tersebut dijalankan dalam setiap aktivitas kepolisian. Proses ini memang akan memakan waktu yang cukup lama, namun memiliki dampak yang positif bagi citra kepolisian di mata masyarakat.
Pola Komunikasi PersuasifSikap humanis yang dicita-citakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus diwujudkan, salah satunya dengan menciptakan pola komunikasi persuasif anggota kepolisian kepada masyarakat. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah, mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Caranya adalah dengan menyampaikan pesan dengan cara-cara yang arif, santun dan ramah bagi siapa pun. Cara demikian sebagai salah satu bentuk wujud pelayanan prima kepada publik.
Komunikasi merupakan faktor utama yang akan dinilai oleh masyarakat apakah lembaga kepolisian negara sudah humanis atau tidak. Sikap-sikap represif, komunikasi yang bernada mengancam, dan tidak melihat kebutuhan masyarakat sudah sepatutnya dihilangkan agar sisi-sisi humanitas tumbuh di dalam diri setiap person anggota kepolisian.
Dalam menjalankan tugas, komunikasi persuasif berfungsi untuk memahamkan masyarakat berkenaan dengan tugas-tugas kepolisian dalam menjalankan tugas. Tugas mengayomi dan melindungi kepentingan rakyat bisa dipahami apabila pihak kepolisian mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada masyarakat. Pola-pola lama yang cenderung mengintimidasi harus ditinggalkan agar wajah humanis kepolisian tidak tercoreng lagi di masa yang akan datang.
Apresiasi untuk Kepolisian Meskipun mendapatkan masalah yang cukup banyak dan beragam dari internal dan eksternal, namun kepolisian masih mampu menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, selaras dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung dan mengawal program pemerintah, salah satunya Polri dan TNI melakukan percepatan program vaksinasi yang sebelumnya berjalan sangat lambat. Polri dan TNI dengan sigap mengambil peran penting untuk mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat.
Program vaksinasi yang masuk sebagai program prioritas pemerintah bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi ketika Polri dan TNI turun tangan dengan sinergitas yang luar biasa bahkan dukungan tersebut menguat dari stakeholder seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Polri dan TNI menyadari bahwa salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity) karena dapat memperkecil risiko penularan Covid-19. Polri dan TNI telah berhasil melakukan upaya percepatan dalam jangka waktu singkat hanya beberapa bulan saja.
Bentuk apresiasi yang didapatkan oleh Polri-TNI dari masyarakat ketika masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksinasi demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan sejumlah agenda vaksinasi yang diselenggarakan Polri bersama kelompok organisasi masyarakat, banyak masyarakat yang berangsur-angsur mengikuti vaksin tanpa paksaan, dan hal ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan bagi kepolisian karena telah berhasil mengajak masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah.
Tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman seperti pandemi sudah seharusnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa peranan Polri-TNI, persebaran kasus Covid-19 bisa saja tidak terkendali sehingga mengancam jutaan nyawa masyarakat di Indonesia. Ini adalah bentuk realisasi komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di hadapan Komisi III DPR RI tentang keterlibatan kepolisian dalam penanganan Covid-19.
Penulis: Komisioner KPU Kota Bandung
