www.tribratanews.com - Tanjung Selor. Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Kalimantan Utara di Universitas Kaltara (UNIKAL) Tanjung Selor. Rabu (31/01/2024)
Kabidhumas Polda Jateng mengatakan dalam keterangannya menyampaikan, Polres jajaran Polda Jateng telah mendirikan Posko Netralitas di 35 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah. Hal ini sebagai bentuk netralitas TNI-Polri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Posko Netralitas ini resmi beroperasional mulai 26 Januari hingga 20 Februari 2024 mendatang. Posko telah didirikan pada lokasi-lokasi strategis di masing-masing kota dan kabupaten, serta akan dijaga personel TNI-Polri selama 24 jam. “Ini wujud kerjasama antara Polda Jateng dan Kodam IV / Diponegoro,” ujarnya.
Baca Juga: Liverpool Hajar Chelsea 4-1 dan Kokoh di Puncak Liga Inggris
Untuk posko ada yang didirikan di alun-alun, pusat keramaian dan pemusatan massa lainnya. Ini bertujuan agar masyarakat segera mengetahui dan mudah melaporkan, apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas TNI-Polri selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Kombes Stefanus, Posko Netralitas akan dijaga tiga regu TNI-Polri yang bertugas secara bergantian untuk bersiaga menerima aduan masyarakat selama 24 jam. “Adapun personel-personel yang dilibatkan berasal dari unsur Propam Polri dan Polisi Militer TNI,” imbuhnya di laman tribratanews.tribratanews.com, Rabu (31/1/2024).
Pendirian Posko Netralitas merupakan bentuk komitmen Polda Jawa Tengah dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas selama Pemilu 2024. Termasuk dalam menjaga kewajiban seluruh anggota TNI-Polri untuk bersikap netral atau tidak terlibat dalam politik praktis.
Masyarakat tak perlu ragu untuk melaporkan perihal pelanggaran anggota ke posko-posko Netralitas. Nantinya pihaknya akan menindaklanjuti dan para pelaku pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku. “Jangan sampai pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah terganggu karena isu-isu anggota TNI-Polri tidak netral,” pungkasnya.
(mz/pr/nm)
