Tribratanews.tribratanews.com - Sumedang. Polda Jawa Barat bersama semua pemimpin redaksi media massa mendeklarasikan Pemilihan Umum 2024 damai Deklarasi diikrarkan di Markas Brimob Polda Jabar, di Desa Sayang, Jatinangor, Sumedang, Selasa (31/10/2023).
Dalam kegiatan itu sejumlah pemred berbaris dan bersama-sama mengucapkan ikrar pemilu damai. Pengucapan ikrar disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos.
Ikrar tersebut berbunyi:
Kami pemimpin redaksi media, pada pemilu 2024 berjanji:
1. Menjaga pemilu 2024 yang damai, aman, sejuk, dan bermartabat.
2. Menaati semua peraturan dan ketertiban yang terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia
3. Memberikan informasi yang akurat, netral, dan objektif kepada masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Kunjungi KPU dan BAWASLU Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel Cek Kesiapan Keamanan Pemilu 2024
4. Berkomitmen untuk menghindari publikasi berita bohong, tendensius, menyesatkan, atau sensasional.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes. Pol. Ibrahim Tompo, S.I.K., M.Si., mengatakan deklarasi itu merupakan bagian dari kegiatan Bidang Humas yang sebelumnya telah dilakukan dengan harapan deklarasi tersebut menjadikan situasi aman menjelang Pemilu 2024 bisa tetap terjaga.
"Pilar demokrasi salah satunya adalah media, kita berharap informasi publik saat Pemilu, punya narasi yang cooling system dan menyegarkan, tidak memprovokasi masyarakat," ungkap Kombes. Pol. Ibrahim Tompo.
Media juga diharapkan jadi pihak yang menyeimbangkan narasi kurang sehat yang kemudian menjadi narasi yang dapat diterima oleh masyarakat.
"Kondisi berita hoaks, kamtibmas, dan masyarakat yang punya masalah sosial yang kita hadapi saat ini, Kita analisa dan lakukan penyiapan program pengamanan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi kita lebih mengonsentrasikan saat penyelenggaraan tahapan Pemilu tanpa ada masalah kamtibmas," ungkapnya.
Ibrahim menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Polres di tiap daerah menjadi ujung tombak. Namun, Polda menyiapkan sistem back-up.
"Yang dikedepankan adalah satuan kewilayahan, pada polres, namun ada sistem back-up personel," tutupnya Kabid Humas Polda Jabar.
(pt/pr/nm)
