Tribratanews.tribratanews.com - Korps Brimob Polri Bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Cegah Stunting dan Wawasan Kebangsaan, Selasa (07/02/2023).
Dalam kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol. Drs. Setyo Boedi Mumpuni Harso, SH, M. Hum dalam sambutannya mengatakan Komitmen Indonesia menempatkan stunting sebagai prioritas nasional, stunting ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus segera diselesaikan.
Baca juga : Ini yang Disampaikan Kapolda NTT saat Beri Kuliah Umum Cyber Crime kepada 440 Mahasiswa KKN UKAW Kupang
"Sosialisasi ini diadakan di RT13 RW 03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara karena berdasarkan geografi jumlah warga terdapat 21 ribu, 90 keluarga, dan jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 6.526 keluarga dan juga wanita yang stunting sebanyak 150 orang," kata Irjen Pol. Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso S.H.,M.Hum. dalam sambutan mewakili Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Drs. Anang Revandoko, MI. Kom.
"Polri telah menyiapkan 191 personil dan tenaga kesehatan sarana dan prasana serta kendaraan khusus maupun pendukung dan berbagai pelayanan yang telah digelar untuk sosialisasi hari ini", ucap Setyo.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan kolaborasi dari Korps Brimob.
"Sesuai arahan Bapak Presiden di Rakernas di BKKBN, jika di Pulau Jawa ini penduduknya besar maka jika stuntingnya turun tinggi akan dapat menurunkan prevalensi secara signifikan. Gotong royong akan menjadi suatu hal yang penting dan DKI bisa menjadi contoh, DKI ini per hari ini angka stunting sudah mencapai 14% sesuai dengan arahan presiden.
DKI Jakarta masih punya peluang untuk menurunkan angka kelahiran dari 14/100 menjadi 12/100," kata Hasto.
Menurtu Hasto, untuk mengatasi stunting maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengadang faktor sensitif, yakni lingkungan dan juga kelahiran.
Hasto menyebutkan dalam satu tahun ada 158 ribu pernikahan di DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 ribu pasangan nikah ini hamil pada tahun pertama pernikahan.
"Gubernur DKI ini pekerjaannya banyak, semua yang ingin menikah diperiksa.
Jika HB-nya masih kurang atau anemia diizinkan untuk menikah tetapi ditunda untuk kehamilannya dengan Pil KB. Karena mencegah lebih mudah dari menangani. Kemudian difokuskan untuk 1000 hari pertama kehidupan. Marilah 1000 hari pertama kehidupan ini dijaga betul maka bayi stunting bisa dicegah kelahirannya," ungkap Hasto yang juga dokter spesialis obgyn ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Karorenminops Korbrimob, Danpasbrimob ll, Kabag Ops Korbrimob, Kabid Kesjas Korbrimob, Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Karumkit Bhayangkara Brimob,
Selain itu juga hadir Penjabat Gubernur DKI Jakarta Bpk. Heru Budi Hartono, Deputi bidang pengendalian dan evaluasi Badan Pembina Ideologi Pancasila, Pejabat pimpinan tinggi madya BKKBN serta pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN pusat dan provinsi, dan Karolab pusdokkes polri.
(af/hn/um)
