Tribratanews.tribratanews.com - G20 tinggal beberapa hari lagi. Semua persiapan terus dilakukan oleh pemerintah demi kesuksesan penyelenggaraan acara yang akan berlangsung pada 15-16 November mendatang.
Sebanyak 17 kepala negara sudah memastikan kehadirannya. Ribuan peserta akan menghadiri perhelatan akbar tersebut. Kehadiran ribuan peserta pasti membutuhkan mobilisasi yang tidak sedikit.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 30 Bus Listrik Merah Putih (BLMP) ukuran medium untuk kelancaran mobilitas delegasi G20 sejak kedatangan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar hingga ke lokasi pertemuan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pitra Setiawan, mengatakan “Dari ke-30 bus tersebut, 9 unit sudah berada di Bali, 10 unit sedang dalam perjalanan, satu unit lagi akan selesai akhir pekan ini. Bus-bus ini tidak bisa diberangkatkan secara bersamaan karena produksi juga dilakukan bertahap,” ungkapnya.
Baca Juga: Lalu Lintas Udara Dibatasi Selama KTT G20
Seluruh bus ini merupakan buatan dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 76,98 persen.
“Bus sudah menjalani uji kelaikan jalan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat. Semua kendaraan jenis apa pun diuji kelaikan jalannya di sana," ujar Pitra.
Selain Kementerian Perhubungan, lanjutnya, terdapat 11 bus listrik ukuran medium dan besar dari sejumlah perusahaan mendukung kesuksesan acara Presidensi G20. Dengan demikian, total bus listrik yang tersedia adalah 41 unit.
Di luar itu, terang Yudo, pemerintah juga menyediakan 200 home charging yang disediakan oleh PLN dan tersebar di 12 lokasi yaitu Hotel Merusaka, Ritz Carlton, Grand Hyatt, Nusa Dua Beach, St.Regis, Laguna, Westin, Hilton, Samabe, Mulia, BNDCC, dan ITDC.
Presidensi G20 pun menjadi momentum Indonesia menunjukkan komitmennya sekaligus mengajak dunia dalam transisi energi menuju energi bersih. Presiden Joko Widodo bahkan telah mengeluarkan instruksi yang mewajibkan pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah beralih menggunakan kendaraan listrik dalam operasional pemerintahan.
(ta/as/hn/um)
