Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan peran TNI dan Polri sangat diperlukan dalam proses hilirisasi. Terlebih, untuk menindak tambang ilegal yang akan mengganggu proses hilirisasi.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu. Dan tugas TNI-Polri ada di situ," ungkap Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/23).
Baca juga : Pesan Presiden Jokowi Di Rapim TNI-Polri
Presiden mencontohkan, kalau ekspor ilegal, seperti timah, bauksit, batu bara dilakukan sementara di dalam negeri masih ada, maka penerimaan negara akan berkurang.
"Sehingga tugas TNI-Polri kalau di laut ya polisi air, Bakamla. TNI AL misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan," jelasnya.
Sebagai informasi, hal itu menjadi salah satu amanah Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri hari ini (8/2/23). Amanat tersebut sesuai dengan tema Rapim TNI-Polri terkait produktivitas dengan transformasi ekonomi.
(ay/af/hn/um)
