Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tidak ada lagi hambatan yang terjadi pada Pilpres 2024 terulang di pilkada. Hal itu disampaikan di hadapan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat sampai kabupaten/kota.
"Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik. Hati-hati betul masalah ini," jelas Presiden Jokowi dalam sambutannya di konsolidasi KPU di JCC, Jakarta, Selasa (20/8/24).
Menurut Presiden Jokowi, dalam Pilkada 2024 harus di antisipasi mengenai kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan hingga bencana dan kesehatan penyelenggara. Ia pun mengingatkan pentingnya sosialisasi.
“Selain itu juga pada proses perhitungan suara, kesalahan penghitungan suara, baik akibat oleh kesalahan manusia ataupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi," jelas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Serie A, Juventus Permalukan Como dengan 3-0 Tanpa Balas
Lebih lanjut dijelaskan Presiden Jokowi, para pengawas pemilu juga harus dimaksimalkan. Oleh karenanya, presiden meminta adanya peningkatan transparansi, netralitas, dan peningkatan teknologi untuk penghitungan suara.
Ditambahkan Presiden Jokowi juga meminta benar-benar tidak adanya politik uang dalam pemilihan nanti. Apabila semua itu dilakukan, maka kecurangan dapat dihindarkan.
"Tugas ini pasti butuh kerja keras, butuh kerja sama, butuh sinergitas yang baik antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan berbagai elemen masyarakat. Saya percaya KPU memiliki bekal, pengalaman bekal dan pengetahuan yang lebih dari cukup, namun demikian kita tetap harus waspada meningkatkan trust kapasitas teknis persiapan Pilkada," ujar Presiden Jokowi.
Tak lupa Presiden berpesan agar KPU dan Bawaslu terus melakukan terobosan.
"Jadi, tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas," ungkap Presiden Jokowi.
(ay/hn/nm)
