Polri Awasi Pengundian Nomor Paslon dan Perketat Prokes

26 September 2020 - 18:07 WIB
Tahapan pengundian nomor urut pasasangan calon Pilkada 2020 di 270 daerah berjalan lancar. Semua pihak yang terkait dengan proses pengundian itu menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga kerumunan massa dapat dihindari.

Keberhasilan tahapan pengundian nomor urut Paslon dengan penerapak prokes secara ketat itu menuai apresiasi positif berbagsi kalangan. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menilau keberhasilan tahapan pengundian nomor urut paslon itu hasil kolaborasi dan sinergi KPU, Bawaslu, Paslon, Parpol, TNI- Polri dan sinergi pemerintah, DPR dan masyarakat.

Pengundian nomor urut Paslon secara serentak telah dilaksanakan. Antisipasi kerumunan massa berjalan dengan baik hampir di mayoritas daerah penyelenggara pilkada 2020.

"Meskipun kita lihat di awal pendaftaran masih terdapat keramaian namun semangat memperbaiki diri telah kita tunjukan, terbukti dengan pengundian nomor paslon pilkada relatif tanpa keramaian," kata presiden Lira Ollie Datau, Jumat (25/9).

Saat pengundian nomor urut terpantau setiap paslon tidak melakukan arak-arakan, Bahkan yang hadir dalam tahapan itu hanya perwakilan saja baik dari parpol pengusung, dari keluarga, tim sukses dan simpatisan paslon.

"Mengapresiasi semua pihak yang telah menunjukkan kekompakannya yang tercermin saat proses pengundian nomor urut paslon berjalan dengan penerapab protokol kesehatan yang ketat," ujar Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khsirul Anam.

Keberhasilan pengundian nomor paslon itu merupakan harapan semua pihak terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Harapan penyelenggaraan pilkada dengan penekanan penerapan protokol kesehatan yang ketat juga menjadi harapan besar jajaran Polri.

Bahkan Kapolri sejak dini sudah menekankan kepada seluruh jajaran Polri untuk mengawal agar setiap pelaksanaan tahapan Pikada berjalan lancar, tertib dan aman dari Covid-19.

Kapolri Jendral Idham Azis telah mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September untuk memperkuat upaya pencegahan agar ajang Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Surat Telegram itu ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto sebagai Kaopspus Aman Nusa II - Pencegahan Covid-19.

"Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan penetapan paslon dan menuju kampanye. Kedua tahapan tersebut menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara pilkada, peserta pilkada dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru covid-19. Oleh karena itu sesusi arahan pimpinan Polri, kami perkuat pencegahannya," kata Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Rabu (9/9).

Seluruh jajaran Polri diperintahkan untuk memperkuat pencegahan agar setiap tahapan Pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Dalam ST itu Kapolri memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI dan stakeholder terkait pelaksanaan pilkada 2020 ini agar berjalan dengan aman, damai, sejuk serta aman Covid-19.

Terkait pengamanan Pilkada agar aman Covid-19, Polri sendiri mengerahkan sebanyak 192.168 personel untuk mengawal setiap tahapan Pilkada agar aman dari Covid-19. Selanjutnya, Polri juga menerjunkan kurang lebih 137.729 personel untuk pengamanan di TPS saat pencoblosan nanti. Ratusan ribu personel Polri itu nantinya ditempatkan di lebih dari 300 ribu TPS.

(TA)

Share this post

Sign in to leave a comment