Mabes Polri menegaskan bahwa selama ini jajarannya melakukan penegakan hukum terhadap persolan di Papua. Terutama penegakam hukum dilakukan Polri terhadap perilaku kriminal yang dilakukan oleh anggota KKB di Papua.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono membantah tudingan kalau jajaran TNI dan Polri melakukan pendekatan militer dalam menangani permasalahan di Papua.
Irjen Argo Yuwono menegaskan dalam penegakan hukum terhadap tindakan kriminal di wilayah Papua itu jajaran Polri selalu di depan sementara TNI memberikan dukungan dan bantuan.
Bahkan dalam penanganan persoalan di Papua Polri tidak serta merta melakukan tindakan represif, tetapi jajaran Polri senantiasa mengawali dengan langkah-langkah preventif melalui dialog dan komunikasi.
Polri juga mengedepankan pendekatan edukatif untuk membangun bersama masyarakat Papua.
Misalnya pendekatan edukatif dilakukan jajaran Polri untuk membangun masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan bercocok tanam, peternakan dan lain-lain pasca insiden penembakan terhadap Brigtu Haleidar di wilayah Ndunga tahun 2019.
Polri pun aktif mengembangkan pendidikan untuk anak-anak Papua. Misalnya Polri mengadakan pendidikan bagi anak-anak Papua melalui Program Kegiatan Polisi Pi Ajar yang dijalankan oleh Binmas Noken Polri.
Para anggota Polri pun dengan rasa tanggung jawab menerjunkan diri untuk menjadi guru di daerah perbatasan dan pedalaman di Papua. Seperti laporan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, ST, M.Si., anggota TNI dan Polri berinisiatif menjadi guru untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak di daerah perbatasan dan pedalaman Papua.
Jadi tidak benar kalau ada tudingan kalau TNI dan Polri menggunakan pendekatan militer di wilayah Papua.
Polri berharap kepada masyarakat untuk tidak terintervensi oleh informasi yang keliru tentang keberadaan TNI dan Polri di Papua.
Kehadiran TNI dan Polri di Papua tidak lain adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sementara tindakan represif dalam penegakan hukum, Polri hanya melakukannya terhadap perilaku melanggar hukum.
Polri menekankan agar jajarannya membangun komunikasi intensif dengan masyarakat Papua. Sehingga keinginan maayarakat Papua dapat tersampaikan kepada para pengambil keputusan untuk proses pembangunan secara simultan dan berkelanjutan di Papua.
in
Nasional
