Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun smelter tembaga di dekat lokasi tambang Timika, Papua.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan permintaan itu diajukan agar instalasi pemurnian tersebar dan tidak hanya berada di Gresik, Jawa Timur.
"Kita suruh Freeport bangun lagi di Papua, jangan hanya di Gresik, supaya smelter ada di Timika, di Papua. Di Jawa Timur bangun, Papua bangun, supaya ada pemerataan smelter dari Freeport Indonesia," ujar Menteri Bahlil, Senin (3/6/24).
Permintaan itu juga seiring dengan rencana penambahan jumlah saham milik Pemerintah Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada 2041.
Baca Juga: Konsep Ekonomi Biru, Penangkapan Ikan Diganti Budidaya
"Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas," jelas Menteri Bahlil.
Saat ini, PTFI sudah menginvestasikan tiga miliar dolar AS untuk pembangunan smelter yang berada di Gresik, Jawa Timur. Smelter itu akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2024 dengan kapasitas produksi 60 ton emas murni dan 400 ribu ton katoda tembaga.
"Mulai 1 Juli ke depan, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya," terang Menteri Bahlil.
Menurut Menteri Bahlil, pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah dan menjadi salah satu strategi investasi yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.
"Dunia saat ini sedang berbicara tentang energi hijau dan industri hijau. Pada 2035 puncaknya bonus demografi, 65 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus mendesain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif," ujar Menteri Bahlil.
(ndt/hn/nm)
