Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah terus melakukan langkah untuk menutup kesenjangan kemampuan (skill gap) angkatan kerja.
Salah satunya dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
"Ini masalah cukup serius maka mau tidak mau kita pemerintah harus mampu mengatasinya dan melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan, mulai dari skilling, upskilling sampai reskilling," ujar Menaker Ida, Senin (13/5/2024).
Kemnaker, kata Menaker Ida, terus berupaya mewujudkan terciptanya link and match atau kesesuaian antara kebutuhan industri dengan kemampuan angkatan kerja baik melalui pelatihan ketenagakerjaan maupun lewat pendidikan vokasi.
Baca Juga: Kebakaran Pusat Perbelanjaan Kota Polandia Hampir Hancurkan Seluruh Tempat
Hal itu untuk mengatasi skill gap yang dipengaruhi empat area yaitu kesenjangan antara suplai dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan industri, ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri, kekurangan kompetensi tenaga kerja Indonesia mengakibatkan ketidakmampuan berkontribusi dalam pengembangan industri dan kekurangan sumber daya untuk mengembangkan kompetensi pekerja.
"Salah satu yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi workforce skill gap ini adalah quad helix collaboration. Kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia industri, pemerintah tidak hanya pusat saja tapi juga daerah dan kemudian kolaborasi dengan komunitas," terang Menaker Ida.
Menaker mengatakan sudah dikeluarkan aturan yang mendukung kolaborasi tersebut termasuk Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi demi mewujudkan hal itu.
Ia mencontohkan, kerja sama antar pemangku kepentingan salah satunya pemagangan untuk mendorong tenaga kerja terampil yang dilakukan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di negara lain. Selain itu, berupaya mengintensifkan sumber daya pelatihan kerja yang ada saat ini.
Untuk itu dia berharap semakin banyak keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia tidak hanya dimulai dari pemerintah pusat tapi juga daerah. Bekerja sama dengan pihak dalam negeri dan juga luar negeri.
(ndt/hn/nm)
