Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak platform digital ikut memantau peredaran judi online terkait Pemilu 2024, termasuk yang membuat taruhan hasil pemilihan presiden (pilpres).
"Kami mengajak platform untuk ikut memantau. Begitu tahu itu judi, harus langsung di-take down. Jangan sampai beredar terlalu lama," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong di Jakarta, Kamis (23/11/23).
Diketahui, beberapa waktu lalu beredar tangkapan layar gambar ilustrasi tiga calon presiden (capres), yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, yang digunakan dalam kegiatan taruhan judi online.
Baca Juga: Polda Kalsel Berikan Bantuan Sosial Di Banjarmasin Utara
Ilustrasi tersebut juga menampilkan informasi akun Instagram dan Telegram yang diduga milik bandar judi online yang menyelenggarakan kegiatan taruhan tersebut.
Terkait hal itu, Dirjen Usman menyebut Kementerian Kominfo telah menjadikan situs judi online tersebut tidak lagi aktif.
"Itu sudah di-take down, kita sudah berbicara dengan platform, platform ini lebih selektif lagi. Ini sifatnya bukan sensor ya, sifatnya take down," terang Dirjen Usman.
Ia mengatakan, platform-platform digital telah diminta untuk melakukan seleksi ketat terhadap konten yang masuk ke dalam ruang digital mereka, khususnya terkait Pemilu 2024.
Serta meminta agar platform digital langsung me-take down atau penghapusan apabila menemukan konten-konten judi online bermuatan pemilu, tanpa perlu menunggu permintaan dari Kementerian Kominfo.
Hal itu perlu dilakukan agar konten-konten tersebut tidak beredar lama di ranah digital dan mengundang masyarakat untuk mengaksesnya.
"Kalau semakin lama dia bertengger di medsos kan semakin banyak yang menyerap, banyak yang ikutan. Kan orang banyak yang enggak tahu, itu dikiranya polling padahal taruhan. Ini luar biasa, saya kira antisipasi yang harus kita lakukan," ujar Dirjen Usman.
"Jadi bukan cuma bola yang dimanfaatkan sekarang, pilpres pun dimanfaatkan," tambah Dirjen Usman.
ndt/hn/nm