Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya haluan negara untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
"Tanpa adanya haluan negara, optimalisasi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan, khususnya pembangunan yang bernilai penting dan strategis seperti pembangunan pertahanan dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu periodisasi pemerintahan, akan menjadi mubazir," ungkap Bamsoet saat memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023, di Jakarta, Rabu (8/2/23).
Baca juga : Di Rapim TNI - Polri KPU Ingatkan Soal Potensi Disinformasi Pemilu
Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini memberikan contoh nyata yang ada dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yakni pembangunan Ibu Kota Negara yang telah diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tanpa adanya rujukan pembangunan jangka panjang yang memandu dan mengikat untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN, maka tidak ada jaminan pemerintahan periode berikutnya akan meneruskan kebijakan pemerintahan periode sebelumnya.
"Disinilah urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan jangka panjang untuk menyelamatkan program-program pembangunan yang bernilai penting dan strategis. PPHN harus dikuatkan dengan Ketetapan MPR, agar tidak mudah di torpedo oleh PERPPU maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain membahas Haluan Negara, menyampaikan materi tentang Kebijakan MPR RI dalam Penguatan Empat Pilar Kebangsaan (Empat Pilar MPR RI) Guna Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Mengingat, terdapat relevansi serta keselarasan nilai antara sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dengan gagasan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
"Yakni sama-sama bertujuan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keberadaban, soliditas kebangsaan, partisipasi publik, serta keadilan sosial. Prinsip penting dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif adalah merangkul semua kalangan, tidak boleh ada satupun yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada satupun kebijakan pembangunan yang memberikan perlakuan eksklusif kepada kelompok tertentu," jelas Bamsoet.
(ay/af/hn/um)
