Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, menjadi salah satu dari total 210 kementerian dan lembaga pemerintah yang terkena dampak serangan siber ransomware.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, memastikan hal tersebut tidak berdampak pada operasional dan kinerja di kementeriannya.
Ia mengatakan bahwa fitur face recognition (pengenalan wajah) bagi pegawai PUPR masih bisa digunakan.
Baca Juga: Ribuan Polisi Amankan Penyampaian Pendapat di Patung Kuda Arjuna
"Sudah diumumkan sama Kominfo kita tetap jalan saja," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Jumat (28/06/24).
Dalam keterangannya ia menyatakan bahwa operasional karyawan tidak berdampak. Menurutnya, serangan tersebut akan menjadi tantangan bagi PUPR agar memiliki backup data digital.
Kementerian PUPR memiliki server internal untuk menyimpan data-data, sebelum data tersebut diintegrasikan dengan PDN (Produk Dalam Negeri). "Tetapi yang jelas sebelum dimigrasikan ke PDN kita punya server" ujarnya.
Meskipun demikian, Zainal Fatah, mengakui bahwa pihaknya juga harus mengecek lebih rinci berapa jumlah data PUPR yang terdampak serangan siber tersebut. Hal ini akan dilakukannya dalam waktu dekat.
(fa/hn/nm)
