Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut bahwa program pompanisasi yang saat ini gencar dilakukan di seluruh Indonesia, berdampak positif bagi produksi padi nasional.
Sebab, hal itu menjadi solusi cepat bagi pertanian di masa kekeringan. "Pompanisasi bahkan menjadi pilihan tepat dan strategis bagi masa depan Indonesia yang kini tengah menghadapi ancaman darurat pangan," ungkap Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono, Kamis (8/8/24).
Kabiro Arief menegaskan terjadi surplus produksi padi hingga 700 ribu ton di periode Juni dan Juli 2024. Ia mengklaim bahwa hal itu senada data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu.
Menurutnya, terjadinya surplus padi berkat masifnya gerakan pompanisasi yang dilakukan Kementan. Pasalnya, saat ini pertanian di tengah kondisi El Nino yang belum berakhir, petani tak berdaya karena sebagian lahan mereka kering dan kerontang.
"Pompanisasi adalah upaya cepat pemerintah menghadapi cuaca saat ini. Kita butuh solusi cepat. Sudah ada bukti kok dibilang tidak efektif. Sumber air yang masih ada, kita tarik agar sawah di sekitarnya masih bisa bertani," ujar Kabiro Arief.
Menurut Kabiro Arief, strategi pemasangan pompa sudah mempertimbangkan kondisi lahan dan kebutuhan air untuk memaksimalkan pertanaman di berbagai daerah sentra pangan.
"Revitalisasi saluran irigasi tentu penting. Tapi itu butuh waktu lebih lama dan Kementan bergerak sesuai kewenangan. Kalau menunggu perbaikan irigasi, kapan sawahnya kita kasih air? Kekeringan sudah terjadi di beberapa tempat. Kita berkejaran dengan waktu. Telat tanam berarti kita tidak berproduksi," jelas Kabiro Arief.
Ia menambahkan, Program Kementan saat ini butuh dukungan semua pihak, dan seluruh elemen di Kementan sedang berkonsentrasi turun ke lapangan untuk Perluasan Areal Tanam (PAT), mengoptimalkan lahan yang ada, dan memasang pompa air bagi wilayah yang potensial untuk tetap berproduksi di musim kemarau.
"Pak Mentan Amran, Pak Wamentan Sudaryono, para pejabat dan staf turun semua ke lapangan. Semua terbagi dalam posko-posko di provinsi dan kabupaten. Ini soal penyediaan pangan yang serius. Telat tanam, berarti masalah produksi," terang Kabiro Arief.
(ndt/hn/nm)
