Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Kementerian Perindustrian mengatakan peta jalan (roadmap) sawit Indonesia emas 2045 yang kini tengah disusun pihaknya, berfokus pada keberlanjutan, sehingga bisa memacu sektor ini dalam pemajuan ekonomi nasional.
"Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan/sustainable dan mampu tertelusur/ traceable sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global,” ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangan tertulis, Senin (24/6/24).
Dirjen Juli mengatakan, pihaknya konsisten dalam mengembangkan industri kelapa sawit nasional. Diketahui, sektor ini tercatat menjadi tumpuan pekerjaan bagi 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia, serta menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi.
Baca Juga: Peringati Hari Bhayangkara Ke-78, Kapolda Sulbar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Pattidi
"Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp750 triliun per tahun, setara dengan 3,5 persen Produk Domestik Bruto/PDB nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 triliun,” ujar Dirjen Juli.
Lebih lanjut, menurut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenperin telah menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.
Upaya pemajuan hilirisasi sawit terlihat dalam 10 tahun terakhir dengan cara memfasilitasi investasi baru atau perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit melalui insentif fiskal maupun non-fiskal, serta memberikan disinsentif berupa tarif pungutan ekspor bea keluar yang diperuntukkan untuk penumbuhan populasi industri hilir di dalam negeri.
Dirjen Juli menyampaikan dalam perjalanan penyusunan roadmap itu juga Kemenperin telah berhasil menormalisasi tata kelola produksi distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) pada masa outbreak pada akhir 2024 sampai dengan 2022.
"Kemenperin telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan memdukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, dan berbasis peran serta masyarakat secara massif," ujar Dirjen Juli.
(ndt/hn/nm)
