Tribratanews.tribratanews.com - Bali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, dan aparat penegak hukum lainnya untuk tidak melakukan rotasi jabatan selama masa pelaksanaan pilkada serentak.
"Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI/Polri untuk tidak merotasi dulu pejabatnya, sampai dengan Pilkada serentak selesai," jelasnya, Selasa (30/7/24).
Menurutnya, larangan rotasi itu perlu dilakukan guna memastikan kesiapan rencana-rencana yang telah dibuat untuk persiapan pilkada, termasuk rencana anggaran. Namun, jika rotasi karena adanya pejabat yang pensiun sebelum pilkada, hal itu dipersilakan.
Baca Juga: Polda Sumut Pastikan Kesiapan PON XXI
"Tapi yang belum seyogyanya TNI/Polri tetap, termasuk Kajati, tetap. karena harus menangani Gakkumdu nantinya, harus tetap disini. Nanti akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI/Kapolri dan Pak JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada serentak selesai," ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak pemerintah daerah bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali. Bahkan, perlu dilakukannya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyukseskan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Menkopolhukam juga mengimbau pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi pilkada melakukan langkah-langkah strategis. Hal itu dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara pilkada.
“Pemerintah Daerah agar memberikan fasilitasi terhadap penyelenggara Pilkada supaya Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
(ay/pr/nm)
