Kapolda Sumbar menyampaikan, keberadaan dari Pokdar Kamtibmas saat ini sangat dibutuhkan dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Hal ini mengingat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah penduduk dengan anggota Polri yang ada.
Kapolda menjelaskan, persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat sangat tergantung masyarakat itu sendiri, khususnya dalam pemecahan masalah yang memang harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Bentuk problem solving dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) ini juga menjadi suatu solusi dan memang dianggap paling tepat karena kepolisian juga kekurangan anggaran untuk menangani persoalan – persoalan di masyarakat.
Kemudian Kapolda juga berharap, dengan lahirnya Pokdar Kamtibmas Wilayah I yang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, seyogyanya, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk program Pokdar Kamtibmas ini.
Wali Kota Bukittinggi, H. M. Ramlan Nurmatias, S.H., berharap agar Pokdar Kamtibmas dimasing – masing kabupaten- kota yang baru saja dikukuhkan bekerja dan memberikan masukan terhadap pemerintah dan juga kepolisian sendiri, disamping itu dengan kondisi covid-19 yang belum juga reda kiranya Pokdar Kamtibmas juga bisa turut membantu pemerintah memutus mata rantai, karena hal ini tidak bisa hanya Pemerintah Daerah, Kepolisian atau Rumah Sakit saja, peranan masyarakat sangatlah diharapkan sekali.
(fa/bq/hy)
