Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Bawaslu RI membeberkan, segudang masalah yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Mulai dari maraknya berita bohong (hoaks), black campaign (kampanye hitam), hingga politik uang (money politics).
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap, masyarakat turut andil membantu Bawaslu mengatasi masalah tersebut. Terutama, saat diberlakukannya atau dimulainya masa kampanye politik di Pemilu 2024.
"Pada November 2023 calon presiden dan wakil presiden ditetapkan, kampanye dimulai 28 November sampai 10 Februari 2024. Masa kampanye biasanya paling banyak masalah, seperti penyebaran berita bohong, kampanye hitam, politik uang, perlu diwaspadai," ujar Herwyn dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Senin (19/6/23).
Baca Juga: Polri Tangkap 457 Tersangka TPPO, 1.476 Korban Diselamatkan
Ia meminta, seluruh tokoh agama hingga masyarakat terlibat mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024. Beberapa tahapan krusial pesta demokrasi lima tahunan itu perlu diawasi secara bersama.
"Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari (aturannya) sama dengan Pemilu 2019, berpotensi terjadinya konflik. Karena itu, Bapak/Ibu terlibat mengawasi pemilu yang akan berlanjut pilkada (pemilihan) di tahun yang sama," ucapnya.
Selain persoalan kampanye, persoalan krusial DPT (daftar pemilih tetap) Pemilu 2024 juga potensi terjadi. Permasalah DPT ini sering digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)
"Salah satu gugatan paling banyak di MK itu dari daftar pemilih. Bawaslu mengutamakan upaya pencegahan agar masyarakat mau terlibat mengecek sebagai DPT," jelas Herwyn.
(ndt/hn/um)
