Tribratanews.tribratanews.com - Jayapura. Menghitung mundur menuju pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tinggal 26 Hari lagi.
"Saya berharap partisipasi Pemilu di Kota Jayapura tahun 2024 ini bisa di atas 90 persen," ungkap Wali Kota Jayapura, Frans Pakey, Kamis (18/1/24).
Frans Pakey menyampaikan bahwa proses menuju Pemilihan Umum 2024 sedang berlangsung di KPU. Di tengah kesibukan KPU Provinsi Papua mendistribusikan logistik ke berbagai kabupaten dan kota, tingkat kabupaten/kota juga telah memulai fase sortir dan pelipatan surat suara.
Sementara partai politik (Parpol) sedang berada dalam masa kampanye, Frans Pakey berharap agar seluruh warga Kota Jayapura turut serta dalam mendukung tahapan Pemilu yang saat ini tengah berjalan di KPU.
"Pesan saya kepada masyarakat di Kota Jayapura kita tetap ciptakan suasana aman dan damai jelang Pemilu," ujar Frans Pakey.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Wilayah Keerom Papua Hari Ini
Dukungan masyarakat diharapkan akan tercermin melalui partisipasi mereka untuk memberikan suara pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Frans Pakey mendorong agar masyarakat Jayapura tidak Golput. Ia mengajak warga untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suara mereka pada Pemilu kali ini.
"Hak politik kita sebagai masyarakat di Kota Jayapura ini harus diberikan. Ini juga sebagai dukungan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2024," Jelas Frans Pekey.
Terkait kesiapan dan kelancaran Pemilu, Frans Pakey menegaskan bahwa semua proses ini akan diatur oleh penyelenggara Pemilu, termasuk KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan instansi di tingkat bawah seperti Panitia Pemilihan Desa (PPD), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan lainnya.
"Prinsipnya pemerintah daerah, TNI- Polri mendukung penuh dari suksesnya pesta demokrasi di Kota Jayapura ini," Ujar Frans Pekey.
Frans Pakey menambahkan bahwa perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan atau konflik dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa hak demokrasi setiap warga negara untuk mendukung calon terbaik dan partai politik sesuai dengan pilihannya, tanpa menimbulkan perpecahan.
"Beda pilihan itu hak demokrasi setiap warga negara, siapa calon terbaik dan mendukung Parpol manapun menurut pilihannya," tutup Frans Pekey.
(ri/pr/nm)
