Tribratanews.tribratanews.com - Kota Batu, Jawa Timur. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyiapkan upaya penguatan pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) jelang Pemilu 2024.
Pelaksana Tugas Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Erwedi Supriyatno mengatakan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan menjelang pesta demokrasi tersebut.
"Penguatan terkait keamanan fisik, keamanan dinamis dan keamanan prosedural," ujar Erwedi, Rabu (7/6/2023).
Erwedi menjelaskan, selain penguatan pada sektor keamanan tersebut, hal lain yang harus menjadi perhatian adalah pelaksanaan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di dalam lapas.
Menurut Erwedi, potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas juga menjadi perhatian khusus, seperti upaya kelompok atau orang tertentu yang ingin mengganggu stabilitas di dalam lapas selama Pemilu 2024.
Baca Juga: Polda NTB Ungkap Kasus TPPO ke Irak
Selain itu, kata Erwedi, ancaman lain yang juga harus diwaspadai adalah terkait dengan informasi yang beredar di media sosial. Petugas lapas harus bisa memastikan kebenaran informasi yang beredar di sosial media tersebut agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
"Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antar petugas lapas, pengawas pemilu, partai politik dan lembaga terkait," jelas Erwedi.
Dalam kesempatan itu, Erwedi juga memberikan penekanan terkait isu-isu yang beredar di masyarakat yang bisa menjadi ancaman keamanan dan ketertiban, sehingga petugas lapas diminta untuk mencermati betul terkait isu-isu yang beredar tersebut.
Sejumlah isu yang saat ini beredar, antara lain penyelundupan narkoba, penyelundupan telepon seluler ke dalam lapas, adanya praktik pungutan liar hingga pelanggaran disiplin dari petugas lembaga pemasyarakatan.
"Jangan anggap remeh situasi apapun yang terjadi di lapangan, khususnya terkait isu-isu yang beredar saat ini," terang Erwedi.
(ndt/hn/um)
