www.tribratanews.com – Palu. Kapolda Sulteng, Irjen. Pol. Drs. H. Syafril Nursal, S.H., M.H., menegaskan Operasi Tinombala untuk memburu orang-orang yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) kelompok sipil bersenjata maupun simpatisan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso akan terus dilakukan. Berdasarkan evaluasi, operasi tersebut telah berhasil mengamankan terduga pelaku teror yang masuk dalam DPO Mujahidin Indonesia Timur maupun simpatisan dari wilayah Kabupaten Poso.
“Jangankan dihentikan, dikendorkan saja tidak boleh. Operasi Tinombala terus digelar,” tegas Kapolda Sulteng.
Kapolda menjelaskan berdasarkan data tahun 2011 jumlah DPO yang di atas gunung berjumlah 11 orang. Operasi Tinombala berhasil menangkap empat orang.
“Operasi Tinombala ini juga melakukan penangkapan di luar DPO sejumlah tujuh orang. Itu adalah mereka-mereka yang akan bergabung di atas gunung dengan membawa peralatan untuk mendukung kegiatan di atas Gunung Biru Poso,” jelas Jenderal Bintang Dua tersebut.
Kapolda melanjutkan bahwa pada 2012, ada tujuh orang terduga DPO yang ditangkap dan pada 2013 DPO dari tujuh orang menjadi 24 orang. Pada 2014 turun menjadi 20 dan dua DPO ditangkap. Selain itu, ada 25 orang di luar DPO ikut ditangkap.
“Pada 2015 DPO tersisa 18 orang, ditangkap lima orang, di luar DPO ditangkap 23 orang. Tiba-tiba, 2016 DPO menjadi 41 orang, ditangkap DPO 32 orang dan enam orang di luar DPO,” jelas Kapolda.
Kapolda menjelaskan, pada 2017, jumlah DPO turun menjadi tujuh orang. Namun pada 2019 naik menjadi 10 orang dan ditangkap tiga orang. Dalam perkembangannya, DPO kembali naik menjadi 18 orang yang bersembunyi di atas Gunung Biru Poso.
“Dalam Operasi Tinombala tahap II 2020, Polri sudah menangkap lima DPO dan 17 orang di luar DPO yang diketahui membawa peralatan termasuk bahan peledak untuk membuat bom,” jelasnya.
Kapolda Sulteng menegaskan, operasi perburuan terduga teroris baru bisa dihentikan apabila semua terduga teroris di Kabupaten Poso, ditangkap dan diselesaikan masalahnya.
“Saat ini, hanya dilakukan proses hukum penangkapan untuk yang berada di atas, sedangkan yang di bawah tidak digarap dan persoalan di bawah ini bukan persoalan polisi saja, seperti contoh ada dugaan kelompok-kelompok di sana yang membina teroris,” lanjutnya.
Kapolda mengajak semua pihak termasuk pemerintah daerah, untuk bersama menjaga dan memberantas dugaan aksi terorisme tersebut agar tidak terjadi di tengah masyarakat. Menurut dia, perlu upaya-upaya untuk mengubah pemahaman mereka agar tidak menjadi teroris.
“Pemerintah harus membuat program bagaimana mereka-mereka bisa diberikan pelatihan. Selama yang di bawah tidak dikelola dengan baik, Operasi Tinombala tidak akan berhenti,” tegas Mantan Wadir Tipikor Bareskrim Polri tersebut.
(my/bq/hy)
