Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan RS, Polda Aceh Tetapkan 5 Tersangka

2 September 2023 - 10:30 WIB
Foto: Antara

Tribratanews.tribratanews.com - Banda Aceh. Polda Aceh menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Aceh Tengah.

Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol. Winardy mengatakan penetapan lima nama sebagai tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara.

"Penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian meningkatkan ke tahap penyidikan serta memeriksa sejumlah saksi," ujar Kombes Pol. Winardy, Jumat (1/9/23).

Adapun kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni berinisial SM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), JM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KB selaku konsultan pengawas, SB selaku pemilik perusahaan pelaksana, dan HD selaku peminjam perusahaan.

Baca Juga:  Menlu Retno: Presiden Jokowi Akan Laksanakan 13 Pertemuan Bilateral selama KTT ASEAN

"Dalam kasus ini, penyidik juga menyita uang Rp270 juta beserta dokumen pembangunan rumah sakit tersebut. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp1,174 miliar," terang Kombes Pol. Winardy.

Pengusutan dugaan korupsi pembangunan rumah sakit tersebut berawal ambruknya bagian teras pada November 2022. Rumah sakit regional tersebut dibangun bertahap sejak 2016 dengan biaya bersumber dari anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA).

Dalam mengusut kasus tersebut, penyidik melibatkan lima orang ahli konstruksi serta memintai keterangan sebanyak 27 orang saksi dari pihak terkait. Dari hasil pemeriksaan saksi, pembangunan rumah sakit diduga tidak sesuai spesifikasi.

Winardy mengatakan para tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

"Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ujar Kombes Pol. Winardy.

(ndt/hn/nm)

in Hukum

Share this post

Sign in to leave a comment