www.tribratanews.com - Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki, padahal membuka potensi perekonomian perempuan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional Indonesia.
“TPAK perempuan Indonesia mengalami stagnasi selama sekitar 20 tahun. Februari 2022, TPAK perempuan hanya 54 persen dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 84 persen. Bagi perempuan yang mampu memasuki angkatan kerja, masalahnya terus berlanjut karena menghadapi berbagai diskriminasi dan ketidaksetaraan di tempat kerja,” jelas Menteri PPPA dalam Webinar ‘Investasi pada Pengasuhan Anak: Mendorong Kebijakan untuk Mendukung Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja’, Kamis (27/10).
Menurut Menteri PPPA, hal ini diakibatkan oleh beban pekerjaan perawatan tidak berbayar yang dipikul oleh perempuan. “Kita harus meningkatkan kesadaran seluruh sektor pembangunan bahwa partisipasi penuh dan efektif perempuan adalah kunci dari ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Ini hanya bisa terjadi, jika kita menghilangkan hambatan struktural yang melingkupi mereka, salah satunya dengan berinvestasi pada ekonomi perawatan,” ungkap Menteri PPPA, dilansir dari kemenpppa.go.id.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menekankan, investasi terhadap ekonomi perawatan dapat meningkatkan kemakmuran bagi perempuan, maupun seluruh masyarakat. “Tidak hanya itu, layanan pengasuhan anak yang berkualitas tinggi dan inklusif akan meningkatkan kesehatan, kemampuan kognitif, dan psikososial anak yang pada akhirnya juga akan membuka jalan menuju generasi yang lebih berkualitas,” ungkap Menteri PPPA.
KemenPPPA dalam G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment juga telah mengangkat isu ekonomi perawatan sebagai salah satu dari tiga fokus diskusi pada Agustus 2022 lalu. “Semua pihak dan sektor pembangunan harus bekerja sama. Mari kita bergandengan tangan untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, termasuk dengan berinvestasi dalam ekosistem layanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan anak yang inklusif, universal, dan berkualitas tinggi,” jelas Menteri PPPA.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen menyebutkan, akses atas childcare yang berkualitas dan mudah dijangkau dapat membantu Negara meningkatkan human capital serta memberdayakan perempuan dan pertumbuhan ekonominya. “Meningkatnya akses keluarga terhadap childcare tidak hanya baik untuk anak-anak, tetapi juga memungkinkan perempuan untuk bisa memperoleh akses terhadap pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Satu Kahkonen.
Penelitian Bank Dunia menunjukkan, di Negara dengan pendapatan rendah dan menengah, adanya peningkatan jumlah childcare akan mendorong peningkatan outcome untuk angkatan kerja perempuan.
“Secara sederhana, kalau orang tua mengetahui bahwa anak mereka aman dan dirawat dengan baik, maka mereka akan bisa bekerja dengan tenang dan berkurang rasa khawatirnya. Manfaatnya tidak hanya bagi orang tua, anak, dan keluarganya, tapi juga bagi pihak pemberi kerja dan Negara. Investasi dalam childcare yang bermutu dan terjangkau merupakan kebijakan ekonomi yang sangat baik,” jelas Satu Kahkonen
(fz/hn/um)
