Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Polri memegang peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan Pemilu 2024, sebagai penanggungjawab dalam bidang Kamtibmas, Polri berkewajiban mengamankan setiap tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Setiap tahapan memiliki potensi ancaman dan kerawanan yang berbeda-beda, karena itu Polri bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu melakukan mitigasi, untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang muncul.
Dengan KPU, Polri sudah membuat nota kesepahaman untuk melakukan pengamanan. Sifat dari pengamanan Pemilu bukan hanya pada pelaksanaan Pemilu saja, namun berlangsung sejak awal hingga akhir. Enam poin nota kesepahaman itu adalah:
1.Pertukaran data dan informasi
Polri menyusun indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan menggunakan indikator kamtibmas yang bisa dimanfaatkan oleh KPU RI.
2.Bantuan Pengamanan
Polri melakukan kegiatan rutin yang bisa ditingkatkan sebagai antisipasi keamanan menjelang Pemilu. Polri menggelar Operasi Mantap Brata 2024 untuk Pemilu 2024 dan Operasi Mantap Praja untuk Pilkada Serentak 2024.
3.Penegakan Hukum
Polri mengantisipasi kampanye hitam, hoaks, dan politik uang.
4.Perumusan Aturan dan Teknis
KPU RI bisa meminta masukan dan pertimbangan Polri saat menyusun peraturan teknis Pilkada 2024 guna mengurangi kemungkinan multitafsir yang menimbulkan kegaduhan di lapangan.
5.Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan SDM
Untuk meningkatkan kualitas SDM penyelenggaraan Pemilu. Polri dapat dilibatkan sebagai narasumber untuk melakukan edukasi Pemilu.
Baca Juga: Polda Sumut dan Polres Jajaran Tangkap 457 Pelaku Jaringan Narkoba Selama Sepekan
6.Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana Polri bisa dimanfaatkan untuk pengamanan dan distribusi logistik ke daerah yang sulit dijangkau.
Tugas yang dilakukan oleh Polri memang sangat kompleks, dari mulai mengamankan para peserta pemilu, kantor partai politik dan pengurusnya namun juga menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan hak pilihnya.
Termasuk mengamankan distribusi logistik Pemilu ke daerah terpencil. Serta melakukan pengamanan didaerah-daerah yang rawan konflik.
Dalam mewujudkan Pemilu yang damai tersebut, memang menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Keberhasilan mengamankan jalannya Pemilu, adalah juga keberhasilan mengamankan jalannya pemerintahan.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan Polri telah membuat mekanisme pendinginan suhu dalam menurunkan suhu politik yang semakin memanas. Menjaga agar polarisasi akibat Pemilu tetap terjaga, tidak sampai meletup.
Terkait dengan cooling system inilah kemudian peran Polwan sangat dibutuhkan. Dengan sentuhan keibuan dan pendekatan yang lebih persuasif, Polwan diharapkan ikut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang aman dan damai.
Kapolri menyampaikan kegiatan cooling system akan membutuhkan peran Polwan, dengan karakter yang memiliki kekhususan. Sehingga upaya-upaya pendinginan suhu bisa berjalan dengan lebih baik lagi.
Peran Polwan sangat strategis dalam ikut membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Dengan menjadi bagian dari mekanisme cooling system, Polwan bisa ikut membantu meredam berbagai potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
(ta/hn/nm)
