Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di seluruh Indonesia diminta untuk beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik.
"Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital. Terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Selasa (5/11/24).
Dalam keterangannya ia mengemukakan bahwa tren dunia sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang serba digital. "Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal," jelasnya.
"Semua terintegrasi kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (artificial intelligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada staf ahli, staf khusus, dan litbang," jelasnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang makin masif dan aktif di berbagai macam platform. Artinya banyak yang harus di akselrasikan oleh pemerintah dan harus siap infrastruktur maupun tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.
"Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif, selalu ada kebutuhan untuk inovasi," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di sisi lain ia mengakui masalah dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten sehingga dapat ditangani lebih baik.
(fa/pr/nm)
RRI
in
Nasional
