Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Presiden Jokowi Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/24).
Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, itu dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: BMKG : Sebagian Besar Cuaca di Indonesia Cerah Berawan
Menurut Presiden Jokowi, peluncuran INA Digital menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukannya memperlambat atau mempersulit masyarakat.
"Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” ungkap Presiden Jokowi.
Ia menyinggung latar belakang pengintegrasian platform layanan publik itu karena sebelumnya tercatat 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!" tegas Presiden Jokowi.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” ujar Presiden Jokowi.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Targetnya pada September 2024 mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas.
(ndt/hn/nm)
