Pandemi Covid 19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Bukan saja sektor kesehatan yang terancam, tapi pandemi ini juga sudah merusak stabilitas ekonomi nasional.
Kini, Indonesia terancam resesi, setelah di triwulan kedua tahun 2020 ini, pertamakalinya mencatat pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jika triwulan ketiga, pertumbuhan kita masih negatif, maka Indonesia akan menyusul beberapa negara lainnya, memasuki masa resesi.
Untuk itu, langkah cepat diambil Presiden Jokowi yang membentuk sebuah komite yang dinamakan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang diketua Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Ketua Pelaksana, Menteri BUMN, Erick Thohir. Tugas komite ini adalah menyelaraskan keamanan faktor kesehatan dengan kepentingan pemulihan ekonomi nasional.
Keduanya harus sejalan dan saling mendukung, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan bangkit kembali, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah diterapkan.
Pada tataran itulah, Polri diminta untuk memainkan peran aktifnya. Untuk itu, Erick Thohir secara khusus meminta Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, menjadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Erick melihat organisasi Polri yang mencapai tingkat desa, bisa ikut membantunya dalam mensosialisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan yang menyangkut penanganan Covid 19 dan memulihkan perekonomian nasional. Tentu saja, kepercayaan itu merupakan kehormatan bagi Wakapolri dan juga institusi Polri.
Selain kebanggaan, tentu tugas itu punya konsekuensi tanggungjawab yang juga tidak ringan. Untuk itu, semua anggota Polri dimanapun, perlu kerja keras, koordinasi dan terus fokus untuk membantu penanganan Covid 19 serta pemulihan ekonomi nasional, tanpa melupakan tanggungjawab utamanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kita yakin, Polri pasti bisa menjalankan semua itu, apalagi semua tugas dan tanggungjawab itu ujungnya adalah untuk rakyat, bangsa dan negara.
