Tribratanews.tribratanews.com - Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,8 persen dari 35,5 persen pada 2022 menjadi 29,7 persen pada 2023, Minggu (9/6/24).
"Berkat kerja keras semua pihak berdasarkan publikasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 29,7 persen pada 2023," ujar Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pasaman Barat, H. Risnawanto, S.E.
Menurut Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pasaman Barat, penurunan angka stunting tersebut dilakukan berkat kerja sama semua pihak, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, nagari hinge perusahaan.
Program yang disusun untuk menuntaskan angka stunting juga sudah dilakukan.
Baca Juga: Kiandra Ramadhipa Tampil Maksimal di ARRC Motegi Jepang
"Aturan pemerintah juga telah ada, seperti instruksi bupati percepatan penurunan stunting dan Perbup Nomor 45 tahun 2024 tentang strategi perubahan perilaku," ujarnya.
Untuk terus menekan angka stunting, pihaknya juga menggunakan bantuan untuk masyarakat demi penurunan stunting sebesar Rp71 miliar pada tahun 2024.
Pada 2023 Pemkab Pasaman Barat telah mengalokasikan sebesar Rp72,43 miliar atau 19,02 persen dari belanja langsung dengan realisasi mencapai 85,12 persen.
"Kolaborasi untuk menekan angka stunting terus dilakukan, tidak hanya dengan organisasi perangkat daerah saja tetapi juga dengan TP-PKK," ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bentuknya antara lain pemberian obat tambah darah, pemeriksaan ibu hamil dan balita di posyandu, sanitasi, bedah rumah layak huni, dan lainnya.
Ketua TP-PKK Pasaman Barat Titi Hamsuardi mengatakan upaya penurunan stunting dilakukan melalui 10 program pokok PKK.
"Kami dari PKK sebagai mitra kerja pemerintah, menjalankan 10 program kerja yang berkaitan erat dengan penurunan stunting. Bagi anak yang sudah terpantau stunting di posyandu, selalu kami monitor apa saja yang perlu diperhatikan dari anak tersebut," jelasnya.
Selain itu, ia juga memperhatikan pola asuh anak dan balita, peningkatan ekonomi dalam rumah tangga, pengolahan makanan untuk pemenuhan gizi keluarga, serta pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayuran.
"Kader posyandu tetap kami dorong untuk selalu semangat dan aktif dalam memantau balita dan ibu hamil," tutupnya.
(ri/hn/nm)
