Tribratanews.tribratanews.com - Tangerang. Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., mendesak para bupati se-Indinesia menandatangani surat keputusan (SK) pupuk subsidi. Kendati anggarannya telah ditambah Rp28 triliun, menurutnya penyaluran pupuk subsidi belum merata.
"Saya menyayangkan penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia belum seluruhnya merata. Pupuk subsidinya telah ditambah Rp28 triliun dan itu naik dua kali lipat seluruh Indonesia," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Kamis (13/6/24).
Saat di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), Menteri Pertanian, menyebutkan bahwa seharusnya penyaluran pupuk subsudi sudah beres sejak tiga pekan lalu. "Bila ada yang belum dapat, berarti Bupatinya belum tanda tangan karena seharusnya sudah merata, saya minta Bupatinya segera tanda tangan," ujarnya.
Berdasarkan data, penyaluran pupuk bersubsidi baru 50 persen. Karena masih banyak provinsi dan kabupaten yang belum menandatangani SK penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
Bila dirinci, dari 34 provinsi masih ada tiga yang belum mengeluarkan SK. Sementara kabupaten yang sudah mengeluarkan SK baru 258 ribu dari total 497 ribu kabupaten.
"Sejatinya Kementerian Pertanian telah menambah Rp28 triliun. Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu biaya subsidi dari pupuk tersebut se Indonesia," ujarnya.
Di akhir kesempatan ia mengaku, pihaknya meminta bantuan Kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Tujuannya untuk bisa sama-sama mengatasi persoalan pupuk ini, sehingga produksi pangan dalam negeri tidak terganggu.
(fa/pr/nm)
RRI
in
Nasional
