Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan sejumlah program pemberdayaan sosial (dayasos) untuk perempuan dan para penyandang disabilitas dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-11 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (11th AMMSWD).
Mensos Risma menegaskan komitmennya dalam percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam program-program pembangunan.
Dalam pertemuan yang digelar secara virtual, Mensos Risma menyampaikan langkah-langkah nyata pemerintah Indonesia dalam mengadopsi semangat GEDSI, yang mana pembangunan dilaksanakan berlandaskan prinsip agar tak meninggalkan siapa pun di belakang.
Menurut Mensos Risma, dalam pelaksanaan pembangunan, intervensi dilakukan dengan mengakomodasi konteks dan kondisi yang berbeda bagi setiap KPM.
“Dengan demikian, intervensi yang dilakukan lebih efektif dan mendorong perubahan transformatif bagi perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan,” ujar Mensos Risma, Jumat (26/5/2023).
Baca Juga: Pernah Jadi Kapolda Papua, Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sumber Pasokan Senjata KKB
Lebih lanjut, Mensos Risma memaparkan salah satu program pemberdayaan meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok miskin, yakni Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Ia menyatakan, 70 persen penerima program PENA adalah perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas.
"Program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, namun juga meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan, dan aset produktif lainnya,” jelas Mensos Risma.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen melindungi kelompok rentan termasuk anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas pada situasi berisiko dan darurat melalui penerapan perlindungan sosial adaptif.
Pemerintah mengakomodasi prinsip dasar GEDSI dalam manajemen risiko bencana (DRM) yang terdiri dari pencegahan, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan untuk mencapai respons dan pemulihan yang lebih inklusif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan berada dalam semangat yang sama dalam mempercepat upaya regional melindungi kelompok rentan di ASEAN, khususnya bagi para penyandang disabilitas. “Dengan senang hati kami menyambut anda pada pertemuan fisik di Indonesia yang akan datang,” tutup Mensos Risma.
(ndt/hn/um)
