Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk aktif mengawasi kampanye hitam/ black campaign menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Polri juga perlu tegas menangani berbagai kampanye yang bisa memprovokasi dan memecah belah masyarakat.
Baca Juga : Wujudkan Kamtibmas Jelang Pemilu 2024, Polairud Polda Maluku Sambangi Masyarakat Pesisir
“Termasuk yang tidak boleh terjadi adalah black campaign, kampanye yang tidak benar, tidak sesuai fakta,” jelas mendagri saat apel kasatwil tahun 2023 di hotel Ritz Carlton, Jakarta, rabu (1/11/23).
Mendagri menekankan, kampanye diperbolehkan sepanjang pesan yang dimuat berdasarkan fakta. mendagri berharap, partai politik atau peserta pemilu dapat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan dan siap menerima kemenangan maupun kekalahan.
Tidak hanya itu mendagri juga mendorong polri agar mampu membaca atau memetakan kerawanan konflik pada pemilu dan pilkada 2024. Polri perlu melakukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat responsif, tapi juga proaktif termasuk dalam menangani kerawanan konflik. langkah proaktif ini menjadi kunci, termasuk melakukan patroli di dunia maya.
Peran penting polri dalam mendukung distribusi logistik, termasuk ke daerah-daerah terpencil maupun rawan. Dukungan distribusi ini penting mengingat masa kampanye yang singkat membuat durasi pengadaan logistik menjadi lebih ringkas.
Mendagri berharap Besar kepada polri untuk dapat bisa mengamankan penyelenggaraan pesta yang sangat besar, pesta demokrasi tahun 2024
(rd/pr/nm)