Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan mutasi baru virus COVID-19, meski penularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.
"Saat ini, sesuai pemantauan kita, tidak ada mutasi virus baru, selama pandemi meski terjadi lonjakan kematian dan kasus, kalau muncul ada strain baru, JN.1 itu adalah turunan dari Omicron," ujar Direktur Imran, Selasa (19/12/23).
Direktur Imran juga memastikan bahwa pasien yang terdeteksi mengalami infeksi varian JN.1 sudah mendapatkan vaksin penguat (booster) kedua.
Baca Juga: Berikan Motivasi Personil, Kapolda Jatim Serahkan Tali Asih di PosPam Nataru
"Riwayat vaksin (pasien) rata-rata sudah dua kali, booster, dan untuk kematiannya, sudah dikonfirmasi tadi kalau bukan orang-orang (yang terinfeksi JN.1) ini, karena yang saya tahu kematian hampir semua ada komorbidnya," terang Direktur Imran.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu sudah mengonfirmasi masing-masing satu kasus infeksi virus corona tipe SARS-CoV-2 varian JN.1 ditemukan di Jakarta Selatan pada 11 November 2023, Jakarta Timur pada 23 November 2023, dan Batam pada 13 Desember 2023.
Ia menyebutkan bahwa menurut laporan per 18 Desember 2023 ada dua kasus kematian akibat COVID-19, masing-masing satu kasus di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan RSUD Tarakan Jakarta.
"Satu pasien meninggal sudah divaksin dua kali dan memiliki komorbid. Satunya lagi belum pernah divaksin dan mengalami infeksi paru-paru," jelas Dirjen Maxi.
"Vaksin bisa minta lagi di fasilitas kesehatan (faskes), di pusat tidak ada kebijakan untuk membuat sentra-sentra vaksin lagi, karena permintaan vaksinnya enggak ada, jadi teman-teman di puskesmas, daripada menyetok tapi tidak dipakai, maka mereka tidak minta," lanjut Dirjen Maxi.
Ia juga menyebutkan bahwa stok vaksin saat ini masih aman.
"Masih ada 3,5 juta dosis vaksin, tinggal bagaimana pelaksanaannya, dan terserah masing-masing dinas kesehatan di daerah mau membuat sentra vaksin lagi atau tidak," ujar Dirjen Maxi.
Ia juga mengutarakan, hingga saat ini belum ada kewajiban bagi fasilitas publik untuk menerapkan aplikasi Satu Sehat, karena dikhawatirkan akan berimplikasi pada perekonomian masyarakat.
"Karena itu kan berhubungan dengan kegawatdaruratan, sedangkan kegawatdaruratan kan sudah dicabut, sehingga belum ada bayangan ke sana, karena membuat suatu kegawatdaruratan kan implikasinya banyak nih, orang tidak bisa pergi, itu kan dampak ekonominya akan besar juga, sampai sekarang kita belum ada kebijakan ke sana," tutur Dirjen Maxi.
ndt/pr/nm
