Tribratanews.tribratanews.com – Penajam Paser Utara. Tingginya minat masyarakat melihat dari dekat titik nol ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) bisa menjadi berkah bagi pegiat wisata. Apalagi, sejumlah fasilitas pendukung wisata sudah ada di wilayah itu. Seperti penginapan, hingga rumah makan.
Belum lagi akses menuju titik nol IKN Nusantara semakin baik. Peluang inilah yang dilirik Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). HPI berharap otoritas memberikan izin agar titik nol IKN Nusantara dapat dikunjungi publik. Jumat (1/4/22).
Saat ini masuk ke wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dalam UU 3/2022 tentang IKN itu memerlukan izin khusus. Bukan dari Badan Otorita IKN Nusantara, melainkan izin dari pemilik lahan yakni, PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Dalam pertemuannya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru-baru ini, Ketua DPC HPI PPU, Agung Khisbullah menyampaikan fenomena daya tarik Titik Nol IKN harus ditangkap demi kemajuan kepariwisataan PPU.
“Agar rekan-rekan pemandu bisa bisa diberikan ruang untuk menjadi guide jika ada yang ingin berkunjung ke sana. Karena seperti selama ini, banyak orang yang hendak ke sana, tapi tak semua bisa sampai ke sana karena tak memiliki akses khusus,” jelas Ketua DPC HPI PPU.
Ketua DPC HPI PPU Agung Khisbullah menuturkan tempat itu bisa dijadikan destinasi wisata edukasi dan sejarah. Karena menurutnya, siswa-siswi khususnya di Kaltim, utamanya di PPU perlu tahu secara langsung titik di mana rencana besar Pemerintah RI ini dimulai.
“Titik nol IKN ada di daerah mereka, kalau anak sekolah di wilayah PPU sampai tidak pernah berkunjung ke titik nol tersebut, sehingga ini menjadi hal yang ironi,” tutur Ketua DPC HPI PPU.
Agung Khisbullah mengatakan selama ini tak sedikit mendapatkan permintaan pelancong untuk diantarkan ke tempat itu. Baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun permintaan itu kerap tak bisa dilakukan karena keterbatasan akses tadi. Kemudian, sambung Agung, keuntungan lain yang bisa diambil dengan membuka akses ke titik nol IKN secara umum ialah meningkatkan sektor kepariwisataan di PPU.
Mengambil momentum pindahnya IKN itu sebagai titik balik industry kepariwisataan PPU yang beberapa tahun belakangan suram karena situasi pandemi COVID-19.
“Satu contoh saja keuntungan dalam hal ekonomi yang bisa diraih, industri travel hingga ke UMKM lokal pasti akan tumbuh secara langsung. Karena mereka yang akan menawarkan trip (perjalanan) ke PPU. Belum lagi industri yang lainnya seperti penginapan dan rumah makan,” tambah Ketua DPC HPI PPU.
Tidak hanya di wilayah Sepaku saja, namun di keseluruhan wilayah PPU. Karena harus diakui destinasi wisata di PPU tidak sedikit yang juga menawarkan tempat liburan yang menarik.
“Mereka yang datang ke PPU untuk berwisata, tentu bukan hanya datang ke satu titik itu saja. Mereka juga bisa datang ke tempat wisata lain yang ada di PPU, bisa pantai, gunung, goa, air terjun dan banyak lagi destinasi yang bisa mereka pilih,” jelas Ketua DPC HPI PPU.
Mengenai usulan itu, Kepala Dinas Budpar PPU Andi Israwati Latief mendukung penuh hal tersebut bisa diwujudkan. Karena menurutnya apa yang diinginkan DPC HPI PPU sejalan dengan program kepariwisataan yang tengah dijalankan dalam menyambut pindahnya IKN. Adapun terkait skema mitra yang bisa dilakukan ialah dengan membuka akses khusus ke wilayah KIPP IKN Nusantara itu.
Tidak hanya ke Titik Nol IKN dan lokasi ancer-ancer istana negara dibangun saja. Namun juga ke beberapa titik momen bersejarah lainnya. Semisal di lokasi helipad dan menara pantau yang menawarkan view hutan industri yang indah.
“Jadi agen-agen travel bisa menawarkan paket trip ke beberapa tempat itu. Bisa juga paket dengan destinasi wisata di PPU lainnya. Tapi bagi yang berminat, wajib didampingi oleh pemandu wisata dari HPI,” terang Ketua DPC HPI PPU.
Namun perlu diingat, lokasi titik nol IKN ini bukan menjadi menu utama regular wisata di PPU. Selain karena nantinya bukan menjadi wilayah administratif PPU, adanya lokasi itu memang bukan diperuntukkan sebagai destinasi wisata.
Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah berkoordinasi tindak lanjut ke semua pihak. Khususnya antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan serta para pelaku wisata.
“Jadi sifatnya hanya wisata sementara saja. Karena nanti jika pembangunan IKN benar-benar sudah dimulai, maka akses ke lokasi itu bisa saja akan tertutup sepenuhnya. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan sebelum proses itu terjadi, sembari menunjuk keunggulan destinasi wisata di PPU yang lainnya. Saya mendukung dan optimis titik nol ini bisa menjadi daya tarik awal untuk wisatawan datang ke PPU dan menikmati destinasi wisata lainnya di PPU,” tutup Ketua DPC HPI PPU.
in
Nasional
