Tribratanews.tribratanews.com - Banda Aceh. Kepala Perwakilan BPKP, BI, OJK, Kanwil Pajak, Bea Cukai, dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Aceh melakukan silaturahmi dengan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh membahas sejumlah isu strategis dalam upaya membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan.
Silaturahmi dalam bingkai halal bihalal sejumlah Anggota Tim 9 Instansi Vertikal itu dengan Pangdam Iskandar Muda beserta jajarannya berlangsung di rumah jabatan Pangdam IM, di Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (11/5/22) malam. Pertemuan memanfaatkan momentum Idul Fitri 1443 Hijriah itu dalam upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antarinstansi di wilayah aceh.
Pertemuan tersebut selain membicarakan hal-hal yang bersifat umum dengan penuh kekeluargaan, juga fokus membahas isu strategis terkait keamanan dan sosial di wilayah Aceh yang terus harus dijaga semua pihak dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif agar pelaku ekonomi dan masyarakat dapat beraktivitas dengan baik.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih baik lagi, dan upaya kolaborasi para pihak untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan di wilayah Aceh dapat diwujudkan lebih cepat dan berkualitas lagi,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Aceh.
Kepala Perwakilan BPKP bersama Anggota Tim 9 lainnya juga mengadakan silaturahmi dengan Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., Wakapolda dan jajarannya, di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Kamis, 12 Mei 2022.
Pertemuan dalam suasana hari raya dimanfaatkan untuk saling maaf-maafan yang dilanjutkan dengan pembahasan isu strategis secara umum dan teknis terkait kolaborasi Polda Aceh dan jajarannya dengan Tim 9. Yakni berupaya membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar berkinerja lebih baik lagi dalam tatakelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang berkualitas agar daya dorong untuk menciptakan lingkungan sosial dan bisnis yang kondusif berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Sehingga upaya membuka lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan lebih cepat lagi.
“Dalam pertemuan tersebut menyepakati untuk berkomitmen bersama menyiapkan data, informasi, dan strategi serta solusi dari masing-masing instansi atas persoalan yang terjadi di Aceh saat ini untuk menjadi masukan kepada pemerintah daerah yang sedang akan berganti pucuk pimpinannya untuk menjadi salah satu landasan pengambilan keputusan dan peta dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah Aceh ke depan,” kata Kepala Perwakilan BPKP Aceh, kepada media.
in
Nasional
