Tribratanews.tribratanews.com – Denpasar. Dalam rangka pengamanan Presidensi KTT G20 di Bali, Polresta Denpasar melakukan latihan dan simulasi penanganan unjuk rasa damai di Simpang Taman Griya, Selasa (8/11/2022).
Dalam latihan dan simulasi tersebut, tampak sejumlah polwan dalam latihan ini, melakukan pengamanan unjuk rasa secara humanis kepada massa yang menggunakan kursi roda.
Sebagai tim negosiator, para polwan tersebut melakukan dialog dengan para massa. Mereka pun merespons dengan baik keluhan para massa tersebut. Latihan ini melibatkan 60 orang yang terdiri dari personel polisi dan massa.
Diketahui, ada 10 Polwan Korbrimob, 5 personel Polwan Polresta Denpasar, 25 personel Denpasar, dan 20 orang massa. Latihan ini menyiapkan sejumlah peralatan seperti 10 kursi roda. Disiapkan pula sejumlah peralatan penanganan unjuk rasa yakni 5 unit R2 Mio Brimob, 1 unit bus Brimob, 1 unit truk Brimob, 1 unit truk Polres,dan 1 unit Mobil Patroli polres.
Baca Juga : Jelang KTT G20, Polisi Jaga Ketat Akses Keluar Masuk Bali
Dalam latihan dan simulasi tersebut, didampingi langsung oleh Kapolresta Denpasar, AKBP. Bambang Yugo Pamungkas., S.H., S.IK., bersama Kasubsatgas PRC Satgas Kontinjensi Ops Puri Agung 2022.
Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., telah memimpin apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan KTT G20 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Senin (7/11/2022).
Operasi Puri Agung 2022 akan berlangsung pada 8-17 November 2022 di tiga wilayah hukum, yaitu Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 9.700 personel dikerahkan dalam operasi ini. Tidak hanya itu, ada 3.699 pasukan cadangan di Mako Brimob dan 11 pasukan di Satbrimoda.
Dalam arahannya, Kapolri mengatakan, Presiden RI Joko Widodo meminta semua personel siaga terhadap segala potensi gangguan keamanan. Tidak boleh ada letupan sekecil apa pun.
"Tidak boleh ada letupan sekecil apa pun," tegas Kapolri.
Kapolri mengingatkan, semua personel harus siaga. Apalagi, pola pengamanan bisa saja berubah dengan cepat di tengah konflik Rusia-Ukraina, China-Amerika Serikat, dan Korea Utara-Korea Selatan.
"Kita akan melaksanakan pengamanan di mana situasi dapat berubah secara cepat dan tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina dan konflik geopolitik antara Tiongkok-Amerika Serikat serta Korsel dan Korea Utara," ungkap Kapolri.
Kapolri juga memerintahkan pasukan untuk memantau oknum-oknum yang hendak membuat tindakan anarkis selama KTT G20 di Pulau Dewata. Personel harus memprediksi dan mengantisipasi sejumlah potensi gangguan itu.
"Dimungkinkan terdapat kelompok yang memanfaatkan momentum G20 untuk menarik perhatian internasional, kita harus mampu memprediksi dan mencegah aksi-aksi yang dapat mendiskreditkan negara Indonesia dan negara-negara tamu serta kegiatan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat gangguan dan anarkis," jelas Kapolri.
Kapolri tidak ingin para delegasi mendapatkan ancaman keamanan, baik saat tiba di Bali, lokasi penginapan, venue KTT G20, objek wisata hingga kembali ke negara asal.
"Kita harus mempersiapkan manajemen risiko dan responsif ketika ancaman tersebut datang. Pastikan dukungan operasi dapat berjalan optimal dalam situasi kontingensi termasuk juga keamanan rute escape dan safe house yang dapat berubah sesuai dengan situasi lapangan," tegas Kapolri.
(
