Dukung Masyarakat Bongkar Mafia BBM, Kabidhumas Polda NTT : Silahkan Lapor dan Sertakan Bukti, Kami Akan Selidiki

Tribratanews.tribratanews.com - Kupang. Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K., mengungkapkan komitmen lembaganya dalam menanggapi informasi mengenai dugaan keberadaan mafia BBM di wilayah NTT. Saat ditemui di Mapolda NTT

“Polda NTT membuka ruang bagi siapapun yang memiliki informasi tentang kasus yang meresahkan, seperti mafia BBM, untuk datang melapor dan menyertakan bukti. Kami akan selidiki.” ungkap Kombes Pol. Ariasandy. Kamis (17/10/24)

Kombes Pol. Ariasandy menekankan bahwa jika ditemukan oknum yang terlibat atau membekingi kegiatan ilegal tersebut, mereka akan diproses sesuai aturan Kode Etik Profesi Polri (KKEP) maupun hukum pidana umum.

“Setiap anggota Polri terikat pada aturan KKEP. Jika ada yang terlibat dalam kasus yang mencoreng institusi, akan diproses sesuai dengan disiplin, kode etik, maupun pidana,” jelas Kabid Humas Polda NTT.

Terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di Mapolda NTT, Kabidhumas mendukung semangat masyarakat untuk memberantas mafia BBM.

“Kami menghargai aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti isu ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kombes Ariasandy juga menjelaskan mengenai keputusan pemecatan terhadap Ipda Rudi Soik. Ia menegaskan bahwa proses pemecatan seorang anggota Polri tidaklah mudah.

“Ipda Rudi Soik dijatuhkan sanksi PTDH karena telah terlibat dalam 12 kasus pelanggaran disiplin dan kode etik. Jika sidang Komisi Kode Etik Polri memberhentikan seorang anggota, itu menunjukkan bahwa etika dan profesi sebagai Polri tidak layak dipertahankan,” jelasnya.

Rudi Soik tercatat terlibat dalam berbagai pelanggaran disiplin maupun kode etik, dengan rincian 12 kasus yang meliputi teguran tertulis, hukuman tunda pendidikan, hingga hukuman mutasi demosi. Di antara kasus-kasus tersebut, laporan polisi yang diterima berujung pada rekomendasi pemecatan.

Dengan langkah tegas ini, Polda NTT menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas institusi dan mendengarkan suara masyarakat demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan.

(pt/hn/nm)