Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, negara harus terus hadir dan tidak boleh tunduk menghadapi sindikat rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Negara tidak boleh kalah, negara tidak boleh tunduk menghadapi antek dan sindikat, negara harus hadir dan memastikan secara hukum untuk PMI bekerja," ungkap Ketua BP2MI dikutip dari Antara, Senin (13/11/23).
Baca Juga: KPU Resmi Tetapkan 3 Paslon Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024
Ia mengatakan bahwa pencegahan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci mengantisipasi terjadinya pemberangkatan ilegal para PMI. Di sisi lain, sosialisasi yang masif juga harus dilakukan hingga di level bawah.
“Karena inikan dari hulu kemudian pencegahan yang progresif, dan penegakan hukum yang revolutif dan ini yang harus dilakukan oleh negara" jelasnya.
Ia mengaku, tidak sedikit PMI yang berangkat secara ilegal mengalami masalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, hingga diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lainnya.
"Tidak sedikit yang mengalami masalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, di perjual belikan dari majikan satu ke majikan lain itu fakta-fakta yang menjadi catatan bahwa negara ini tidak lepas dari praktek penempatan ilegal dan ini harus kita lawan," ujarnya.
ay/pr/nm
