Tribratanews.tribratanews.com - Kupang. Tim SOPS Mabes Polri mengunjungi Posko Operasi Mantap Praja Turangga 2024 di Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Early Warning System (EWS) dan DORS.
Dipimpin oleh Brigjen Pol DR. H. Endi Sutendi, S. I. K., S. H., M. H., sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional selama tahapan Pilkada serentak 2024.
Tim SOPS Mabes Polri diterima oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol. Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum, menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis dalam pengamanan Pemilu serta penerapan teknologi untuk memperkuat kemampuan operasional kepolisian.
Baca Juga: UEFA Nations League, Inggris Bungkam Finlandia 2-0
Aplikasi DORS (Digital Operational Reporting System) yang diperkenalkan selama kegiatan ini adalah sistem terpadu untuk pelaporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Aplikasi ini memungkinkan jajaran kepolisian melaporkan situasi Kamtibmas secara terstruktur dan terintegrasi, mulai dari tingkat bawah hingga ke pusat.
Dengan DORS, setiap evaluasi situasi Kamtibmas di beberapa daerah dijadikan pedoman untuk tindakan operasional, di mana Kapolres kerap menggunakan sistem ini sebagai alat pemantau rutin mingguan bagi unit jajarannya.
Selain DORS, Early Warning System (EWS) juga diperkenalkan sebagai sistem pelaporan khusus untuk Operasi Khusus Kepolisian, baik di tingkat pusat maupun wilayah. EWS membantu mempermudah pelaporan selama pelaksanaan operasi-operasi besar seperti Operasi Mantap Praja dan Operasi Mantap Brata, yang memiliki mekanisme pelaporan serupa.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan matang yang dilakukan oleh Polri untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada serentak 2024 di wilayah NTT berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Setelah pelatihan, diharapkan para personel Polda NTT dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik dan siap mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
(pt/pr/nm)
