Tribratanews.tribratanews.com - Manokwari. Polda Papua Barat menggelar simulasi sistem pengamanan dalam kota (sipamkota) guna mengoptimalkan pengamanan terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Kepala Biro Operasional Polda Papua Barat, Kombes. Pol. Erick Kadir Sully, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan simulasi bermaksud untuk memastikan kesiapan dari personel kepolisian dalam mengamankan pemilu.
"Polda Papua Barat akan mengamankan pemilu didua provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga perlu berbagai persiapan," ujarnya, dilansir dari Antaranews, Kamis (30/11/23).
Baca Juga: Sering Disepelekan, Ini 5 Khasiat Biji Labu Kuning bagi Kesehatan Tubuh
Dalam keterangannya ia menyebutkan bahwa dalam simulasi personel memperagakan upaya pengamanan peserta kampanye dalam situasi damai maupun situasi genting karena adanya tindakan anarkis yang terjadi di lapangan.
Selain itu, pengamanan untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat pemungutan suara hingga rekapitulasi di setiap tempat pemungutan suara (TPS), kemudian berlanjut pada pengamanan proses perhitungan dan rapat pleno di kantor KPU setempat.
"Bagaimana mengatasi massa saat proses kampanye sampai penghitungan suara di lokasi rawan, termasuk kantor KPU dan kantor pemerintahan juga diamankan," jelasnya.
Kombes. Pol. Erick Kadir Sully, menjelaskan kepolisian tetap mengutamakan tindakan persuasif, mulai dari upaya mediasi, pengamanan defensif, hingga penguraian massa dengan meriam air dan gas air mata.
Ia mengatakan dalam persiapan pengamanan harus secara matang guna mencegah gangguan kamtibmas yang berakibat penyelenggaraan Pemilu 2024 diPapua Barat maupun Papua Barat Daya terganggu.
"Kesiapan personel sudah dimatangkan. Semoga pemilu berjalan aman, tertib, dan lancar sebagaimana kita semua harapkan," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Pabar, Kombes. Pol. Adam Erwindi, S.I.K., M.H., menerangkan bahwa pelaksanaan simulasi sispamkota merupakan bentuk evaluasi awal sekaligus mengetahui kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi ancaman dan gangguan saat pemilu berlangsung.
Ia mengungkapkan bahwa personel yang terlibat dalam pengamanan pemilu harus tetap mengikuti pedoman teknis sehingga implementasi pengamanan dapat secara tegas dan terukur.
"Kemampuan taktis dan teknis di lapangan yang harus mengikuti pedoman dan petunjuk yang jelas ketika ditugaskan ke lapangan," ujarnya.
Sebelumnya, telah diselenggarakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Mansinam selama 222 hari (19 Oktober 2023—20 Oktober 2024) untuk memaksimalkan pengamanan Pemilu Serentak 2024 diPapua Barat dan Papua Barat Daya.
(fa/hn/nm)
