Tribratanews.tribratanews.com – Manokwari. Kepolisian Daerah Papua Barat mendukung upaya pemerintah menekan emisi gas rumah kaca sektor Kehutanan. Dukungan tersebut disampaikan dalam mewujudkan Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink pada 2030.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi di Manokwari, mengatakan kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap aksi pembalakan kayu secara liar atau aktivitas lain yang menyebabkan kerusakan hutan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Baca juga : Indonesia Dorong Dialog Pemanfaatan AI di Militer
"Supaya program dari pemerintah benar-benar bisa terlaksana di wilayah hukum Polda Papua Barat," ujar Kombes Pol Adam pada Jumat (17/2/2023). Ia menjelaskan kebakaran hutan dan lahan dapat diketahui melalui aplikasi ASAP Digital Nasional yang telah diluncurkan Markas Besar Polri di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Aplikasi tersebut akan memperkuat sistem deteksi dini kebakaran yang mengakibatkan deforestasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya. "Misalnya ada titik api muncul kita langsung koordinasikan dengan kapolres terdekat untuk segera ambil tindakan," ujar Kombes Pol Adam.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari Joe Ada Lebang menuturkan pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan untuk menekan emisi gas rumah kaca.
Berbagai upaya itu, katanya, seperti pencanangan Manokwari sebagai kota hijau yang seiring dengan deklarasi Papua Barat menjadi provinsi konservasi, dan program sejuta bank sampah untuk mengurangi gas metan.
Meski demikian, kata dia, pembakaran sampah organik melalui incenerator dan aktivitas tambang emas belum mendapatkan perhatian serius padahal dapat mengancam kerusakan lingkungan.
"Ini tentunya membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat," ujar Joe.
(ndt/af/pr/um)
