www.tribratanews.com – Papua. Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, telah menyebabkan hilangnya nyawa 8 orang karyawan PT. PTT. Aksi teror kelompok KKB terhadap 8 orang karyawan PT. PTT sudah jelas adalah pelanggaran HAM.
Tapi sampai saat ini tidak terdengar suara para pegiat HAM menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok KKB itu.
Pertanyaan diatas juga disuarakan oleh Pengamat politik Papua sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung. Ia mempertanyakan sikap para aktivis HAM yang masih diam seribu bahasa atas pelanggaran HAM yang dipertontonkan oleh kelompok KKB di wilayah Papua.
Bahkan Pengamat politik Papua tersebut menyoroti sikap aktivis HAM Papua yang tidak merespons kasus pembantaian sadis terhadap delapan orang karyawan PT. Palapa Timur Telematika (PT. PTT) oleh Kelompok KKB). Menurut Yaung, sikap aktivis HAM yang demikian sangat diskriminatif dan rasial. Selasa (8/3/22).
"Di mana suara para aktivis kemanusiaan dan HAM di Papua. Suara mereka diam ditelan bumi. Asumsi saya, mereka hanya memiliki definisi HAM yang sangat rasial dan diskriminatif. Bagi mereka (aktivis HAM), HAM hanya untuk orang asli Papua (OAP), sementara non OAP tidak," jelas Pengamat Politik Papua.
Menurut Marinus Yaung, sangat tidak pantas seorang aktivis HAM bertindak rasial dan diskriminatif. Seorang pekerja HAM harus profesional, siapapun korbannya harus menjadi perhatian.
"Saya pikir mereka tidak pantas untuk berbicara tentang nilai kemanusiaan. Karena seorang pembela kemanusian bicara membela nilai kemanusian, perspektifnya harus perspektif keadilan dan kebenaran. Perspektifnya terbentuk dari kombinasi logika dan perasaan/hati nurani. Ini harus dimiliki dan menjadi pedoman pegiat HAM, " tegasnya.
Jika sikap sebaliknya, kata Marinus Yaung, maka perspektif HAM dan kemanusian bersifat sudah dipastikan menjadi rasialis dan diskriminatif.
"Para aktivis Papua yang perspektif HAM dan kemanusiannya berkarakter rasialis dan diskriminstif, sesungguhnya mereka bagian dari masalah Papua itu sendiri. Mereka bagian dari aktor-aktor dominan yang ikut merawat kebencian, dendam, permusuhan dan kekerasan di Papua," ungkapnya.
Padahal, menurut dia, di sisi lain pihak pro kemerdekaan Papua saat ini tengah mengagung-agungkan kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua. Sementara, malah kelompok ini pula yang membuat pelanggaran HAM itu sendiri.
"Padahal mereka sedang kencang-kencangnya teriak soal kedatangan Komisi HAM PBB ke Indonesia," tutupnya.
