Tribratanews.tribratanews.com - Jayapura - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Papua mengharapkan adanya jaminan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Harapan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di wilayah Tanah Papua.
Frits Ramandey menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki komitmen yang kuat untuk memantau pelaksanaan Pilkada serentak di Papua. la menekankan pentingnya terciptanya Pilkada yang berlangsung secara inklusif, bebas, dan adil, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Baca Juga: Anak Lolos Bintara Polri Jalur Disabilitas, Serka Hendri: Terima Kasih Kapolri
Ramandey menegaskan perlunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk menjamin bahwa sistem dan tata kelola Pilkada adalah inklusif Hal ini dimaksudkan agar hak pilih kelompok-kelompok marginal yang rentan, seperti penyandang disabilitas, pasien, dan tenaga kesehatan, dapat terakomodasi dengan baik. la meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di masing-masing daerah di Papua untuk melakukan pengawasan yang sistematis pada setiap tahap Pilkada. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa hak pilih kelompok marginal rentan terpenuhi.
Pentingnya integritas dalam proses Pilkada juga menjadi perhatian Ramandey. la berharap kepada para calon kepala daerah, tim sukses, dan pendukung dari partai politik agar menjalani proses pemilihan ini dengan penuh tanggung jawab. la mengingatkan untuk menghindari praktik politik transaksional dan politik identitas yang sering kali memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. Hal ini dianggap sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional mereka. Akhirnya, Ramandey menegaskan bahwa perhatian serius akan diberikan kepada pemenuhan hak pilih kelompok marginal rentan, terutama dalam penyediaan aksesibilitas dan sarana yang memadai, serta ramah bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pemilihan ini.
(ta/hn/nm)
