Kapolda Papua Pimpin Kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Itwasda Polda Papua T.A 2023

11 March 2023 - 19:00 WIB
Polda Papua

Tribratanews.tribratanews.com - Jayapura. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., memimpin Pembukaan Kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Itwasda Polda Papua T.A 2023 Aspek Perencanaan Dan Pengorganisasian yang bertempat di Atumi Kuri Ballroom Suny Garden Lake Hotel Sentani, Jumat (10/3/23).

Dalam sambutannya, Kapolda Papua mengatakan bahwa semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel tentunya harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government.

Baca juga : Kapolda NTT Dampingi Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Venue Asean Summit 2023 di Labuan Bajo

“Belum lama ini, menteri keuangan telah mengumumkan laporan keuangan Polri selama beberapa tahun dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini sesuatu yang harus kita syukuri bersama, karena untuk mendapatkan opini WTP bukanlah hal yang mudah, diperlukan perbaikan kualitas pelaporan keuangan yang semakin baik dan dianggap wajar. Untuk terus mendapatkan opini tersebut, sepatutnya polri harus terus berbenah diri, melalui proses pengawasan perencanaan dan pengorganisasian yang lebih baik lagi,” jelas Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri, Jumat (10/3/23).

Kapolda mengungkapkan, semakin besarnya anggaran yang dikelola Polda Papua dan terbatasnya auditor, secara bertahap Itwasda agar memfokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan melalui audit kinerja dengan tujuan tertentu sehingga sudah seharusnya Itwasda sebagai fungsi konsultan intern pemerintah harus lebih memahami proses perencanaan satker dan memiliki kapabilitas yang andal dalam manajemen.

Lebih lanjut, Kapolda menambahkan bahwa sudah selayaknya fungsi pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau good governance pada sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan.

(fa/af/pr/um)

Share this post

Sign in to leave a comment