Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta Isu peretasan lembaga negara berpotensi, picu Public Trust. Tim Siber negara harus cepat bertindak.
Adanya isu peretasan terhadap data pribadi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tentu amat meresahkan. Belum lagi sebelumnya, juga diduga ada kebocoran pada 105 juta data pemilih, data browsing pelanggan Indihome serta data pemegang sim card.
Peretas dengan anonim Bjorka itu secara terang-terang memperlihatkan siapa pembunuh Munir, yang mereka sebar melalui internet. Disinformasi ini perlu cepat dipadamkan, dalam suasana memanas paska kenaikan BBM.
Tidak saja meretas data resmi milik institusi pemerintah, Bjorka juga menantang dan mengancam menteri, polisi atau bahkan para penggiat media sosial. Mereka mengancam akan membuka data-data penting lainnya, sekaligus menantang Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang semua meragukan kemampuan mereka.
Sementara penggiat media sosial, Denny Siregar dikecam karena dianggap hidup dari pajak sementara pekerjaannya membuat polarisasi di masyarakat
Pakar komunikasi, Rahmat Edi Irawan mendukung langkah Polri yang bekerja sama dengan BSSN, untuk menghadapi peretas Bjorka ini. "Hal itu menjadi penting, karena sangat mengkhawatirkan jika data-data rahasia atau masyarakat tersebar tanpa dilindungi sama sekali. Sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah sudah bisa mengatasi peretasan yang dilakukan Bjorka tersebut", demikian ujarnya menjelaskan.
in
Keamanan
